Percepat Penurunan Stunting, Pemko Maksimalkan Peran Semua Sektor
Dal
Dalam rangka mempercepat angka penurunan Stunting di Kota Solok, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kembali melaksanakan Kooordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota yang ke-3 bertempat di Akmal Room Bappeda pada Senin (30/10).
Rapat Koordinasi TPPS ini dibuka oleh Wakil Walikota Solok selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Solok yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Nova Elfino, serta turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ketua Tim Dalduk, Drs. Desra, MM Forkopimda, Ketua BAZNAS, LPMK, LKAAM, Bundo Kanduang, Kepala OPD, Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Camat dan Lurah se-Kota Solok.
Kegiatan Koordinasi TPPS ini dimulai dengan pemaparan materi terhadap capaian perkembangan laporan aksi konvergensi Stunting oleh Bappeda, dilanjutkan dengan pemaparan capaian perkembangan e-ppbgm dan rencana tindak lanjut intervensi Stunting oleh Dinas Kesehatan serta pemaparan perkembangan pendampingan sasaran beresiko Stunting oleh Dinas PPKB yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemberian arahan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Solok.
Dalam paparannya, Kepala Dinas PPKB selaku Sekretaris TPPS Kota Solok, Ardinal, SKM, MKM menyampaikan bahwa permasalahan Stunting paling besar yang dihadapi Kota Solok saat ini adalah permasalahan pola asuh, dimana saat ini banyak keluarga-keluarga yang mempunyai anak Stunting maupun beresiko stunting yang berasal tidak hanya dari keluarga kurang mampu, tetapi juga dari keluarga yang mampu sehingga membutuhkan edukasi dan pendekatan khusus untuk diberikan intervensi.
“ Pada beberapa kasus, dapat terlihat bahwa cukup banyak anak orang berada di Kota Solok saat ini dapat dikatakan Stunting maupun beresiko Stunting yang bisa jadi penyebabnya karena pola konsumsi (jajanan) yang kadang tidak memenuhi gizi seimbang dan dibiarkan begitu saja oleh orangtuanya,” ujar Kadis.
“ Saat ini perlu adanya motivasi dan pendekatan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak percepatan penurunan Stunting di Kota Solok dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat terkait permasalahan Stunting ini, “ tambahnya.
Kemudian kita sangat mengharapkan peran aktif dari Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pengawasan dan pendekatan kepada 168 orang TPK yang terbagi kedalam 56 tim pendamping keluarga disetiap Kelurahan di Kota Solok ini. Dinas PPKB akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan kader dan Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga ini di lapangan karena TPK ini merupakan tim kolaborasi dari kader KB, PKK, dan juga kader Bidan dari Kesehatan.
Berbagai pendekatan dan edukasi kepada masyarakat baik melalui program Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia untuk membina keluarga yang mempunyai anak-anak maupun remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu kedepannya. Selanjutnya kami juga berusaha mengurangi resiko Stunting bagi anak-anak dibawah dua tahun melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dapur Sehat Atasi Stunting serta program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang saat ini telah didukung dengan partisipasi aktif orangtua asuh dari 48 OPD, Instansi Vertikal serta BUMN/ BUMD di Kota Solok.
Sementara itu arahan dari Ketua TPPS Kota Solok yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Nova Elfino, menyampaikan bahwa saat ini perlu kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya kader-kader yang ada dari Dinas Kesehatan dan KB, tetapi juga kader dari Pemberdayaan Masyarakat karena jelas tugas ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
“ Dalam hal ini, Camat dan Lurah adalah pengawas yang ada di lapangan, dimana kalau terjadi permasalahan yang ditemui oleh kader-kader ini di lapangan tentu tugas Camat dan Lurah untuk melakukan pendekatan dan membantu para kader tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahannya, termasuk memberikan motivasi dan pendekatan kepada para kader dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Nova.
Kendati angka prevalensi Stunting di Kota Solok berada di bawah angka Provinsi, Kita tetap perlu melakukan intervensi untuk terus menekan angka Stunting. Untuk menurunkan angka Stunting tentunya pihak-pihak terkait seperti TPPS harus meningkatkan pemantauan terhadap keluarga yang berisiko serta memaksimalkan semua sektor yang ada.
“ Terhadap permasalahan yang belum bisa kita putuskan, tolong kita saling berkoordinasi dalam memecahkan masalah tersebut baik kepada Pimpinan maupun kepada OPD terkait demi mempercepat angka penurunan stunting di Kota solok saat ini, dimana merupakan tantangan bagi kita saat ini untuk mampu menurunkan angka Stunting secara signifikan menjadi 13 % pada tahun ini,” pungkasnya.
0 Comments